Kemenkop UKM Optimis Capai Target Penyaluran Dana Bergulir Rp1,2 Triliun

SOLO – Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) menyatakan, optimis dapat mencapai target penyaluran dana untuk pelaku usaha lokal sebesar Rp1,2 triliun pada akhir tahun 2018.

“Saat ini dari target tersebut sudah terealisasi 52%, kami optimistis sampai akhir tahun target penyaluran ini akan tercapai,” kata Direktur Pembiayaan Syariah, Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Kemenkop UKM, Zainal Aripin di Solo, Minggu (25/11), seperti dilansir Antara.

Ia mengatakan, jumlah debitur mengalami kenaikan sebanyak 22% per tahun sepanjang satu dekade terakhir. Pada 2018 ini, jumlahnya mencapai 4,5 juta debitur.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 lalu, target penyaluran dana bergulir tumbuh sebesar 27,8% pada tahun ini. Untuk selanjutnya, ujarnya, penyaluran dana bergulir ditargetkan bisa mencapai Rp1,5 triliun pada tahun 2019. 

Berdasarkan Rencana Bisnis dan Anggaran LPDB tahun 2018, LPDB tercatat menargetkan total penyaluran dana bergulir sebanyak Rp1,2 triliun pada 2018 ini dengan perincian 62,5% atau senilai Rp750 miliar disalurkan melalui metode konvensional dan 37,5% atau setara dengan Rp450 miliar disalurkan melalui metode pembiayaan syariah.

Target tersebut berbeda dengan yang tertuang dalam Rencana Strategis LPDB tahun 2015–2019, di mana tercatat target total dana bergulir yang disalurkan sampai dengan akhir 2018 adalah sebesar Rp3,7 triliun rupiah, dengan perincian Rp2,2 triliun untuk pembiayaan mitra non-koperasi sektor riil, sedangkan Rp1,5 triliun untuk UMKM.

Sementara untuk tahun 2019, masih dari data yang sama, LPDB menargetkan dapat menyalurkan dana bergulir dengan total Rp4,2 triliun, naik sebanyak 12,5% dari target 2018. Adapun perinciannya adalah Rp2,53 triliun disalurkan kepada mitra koperasi, sementara sisanya Rp1,69 triliun disalurkan kepada mitra sektor riil non-koperasi.

Sejauh ini, Zainal menuturkan, sudah ada beberapa calon mitra besar yang tinggal menunggu pencairan dana. Di samping itu, pihaknya juga terus menggandeng beberapa asosiasi sebagai mitra strategis LPDB.

"Jadi nanti asosiasi yang memberikan rekomendasi kepada kami. UMKM yang akan mengajukan pembiayaan harus memperoleh rekomendasi dari asosiasi agar kami bisa memperoleh UMKM yang terseleksi dan termonitor bagus oleh asosiasi," ujarnya lebih lanjut.

Zainal menjelaskan, nantinya asosiasi juga berperan untuk turut mengawasi penggunaan dana LPDB sekaligus mengawasi pengembalian dana tersebut. Adapun beberapa asosiasi yang telah bekerja sama dengan LPDB, imbuh dia, di antaranya Apindo, Serikat Saudagar Nusantara, Jaringan Yuk Bisnis, dan Ikatan Saudagar Muslim Indonesia.

Lebih lanjut, ia memaparkan, penentuan besaran bunga dari dana bergulir ini akan dipatok sesuai dengan kelompok penerima. Untuk penerima UMKM langsung, terang Zainal, bunga pinjamannya sebesar 5% per tahun.

Sedangkan untuk usaha yang bergerak di bidang perkebunan, pertanian, dan perikanan dipatok bunga yang sedikit lebih rendah yakni 4,5% per tahun, sejalan dengan program Nawacita pemerintah.

"Selanjutnya untuk ke lembaga keuangan bank dan nonbank sebesar 6% per tahun, dan untuk lembaga keuangan syariah dengan cara bagi hasil, yaitu 30% untuk LPDB dan 70% untuk mitra," jelas Zainal.

Zainal mengutarakan, jika selama ini pihaknya menyalurkan dana bergulir dengan plafon per mitra sebesar Rp250 juta sampai dengan Rp10 miliar.

“Mengenai angka kredit macet, hingga saat ini cukup terkendali yaitu di angka 3,25%,” tandasnya.

Pelatihan
Pada kesempatan lain, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Sulawesi Utara, La Mandi menyambut positif program pelatihan pengurus koperasi yang diselenggarakan oleh Kemenkop UKM. Kegiatan ini tidak lain ditujukan untuk mewujudkan pengelolaan koperasi yang profesional.

“Sumber daya manusia pengelola koperasi perlu mendapat perhatian karena sukses atau tidak misi pembangunan ekonomi rakyat melalui koperasi ikut ditentukan kapasitas pengurus,” kata La Mandi di Kendari, Minggu (25/11), seperti dilansir Antara.

Ia melanjutkan, koperasi dapat mengambil bagian di berbagai sektor bisnis bukan hanya simpan pinjam dan menjual sembilan bahan pokok. Koperasi, imbuhnya, dapat melakukan ekspansi usaha sebagai developer asalkan kualitas SDM harus ditingkatkan, salah satunya melalui pelatihan manajemen.

Menurut dia, para pengelola koperasi seharusnya bisa merespons kucuran dana bantuan modal dari pemerintah dengan kinerja yang baik.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sultra, Heri Alamsyah mengakui dari sebanyak 4.000 lembaga koperasi, hanya sebagian kecil yang menjalankan manajemen dengan baik. Hal ini kemudian, tutur dia, yang mendorong pemerintah pusat melalui Kemenkop UKM menyelenggarakan program pelatihan pengelola koperasi di Sultra sebanyak lima angkatan.    

"Pelatihan peningkatan kapasitas pengelola koperasi penting. Sebagian besar manajemen koperasi tidak berjalan baik bukan karena kesengajaan tetapi sumber daya manusia yang masih terbatas," kata Heri.    

Heri menerangkan, materi pelatihan yang diberikan meliputi manajemen, penyusuan program usaha, target usaha, sasaran usaha, serta pelaporan keuangan dan rapat anggota tahunan (RAT) khusus lembaga koperasi. (Monica Balqis)