Test Input with Froala

TANGERANG – Pemerintah melalui Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI (Satgas BLBI) melakukan penguasaan aset tanah dan bangunan atas obligor dan debitur eks penerima bantuan likuiditas Bank Indonesia di berbagai daerah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pengambilalihan dan penguasaan aset-aset dilakukan sebagai penggantian dari bantuan yang diberikan oleh pemerintah 22 tahun silam.

“Hari ini kita mencoba mendapatkan salah satu aset dari obligor yang selama ini tidak dikuasai oleh negara. Jadi ini adalah aset yang seharusnya kemudian diambil alih diselesaikan dan nanti dipulihkan kembali sebagai salah satu bentuk kompensasi dari BLBI yang sudah dibayarkan 22 tahun yang lalu,” katanya dalam Konferensi Pers, Tangerang, Jumat (27/8).

Hari ini, penguasaan fisik melalui pemasangan plang pengamanan dilaksanakan secara serentak, terhadap 49 bidang tanah seluas 5.291.200 m2 berlokasi di Medan, Pekanbaru, Tangerang, dan Bogor.

Adapun rinciannya yaitu 44 bidang tanah seluas 251.992 m2 di Perumahan Lippo Karawaci, Kelapa Dua, Tangerang.

Tanah seluas 3.295 m2 Jalan Teuku Cik Ditiro Nomor 108, Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan.

Tanah seluas 15.785 m2 dan 15.708 m2 di Jalan Bukit Raya Km. 10, Gg. Kampar 3 (Kawasan Kilang Bata) RT/RW 04/09, Sail - Bukit Raya.

Dua bidang tanah total seluas 5.004.420 m2 di Desa Cikopomayak, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat seluas 2.013.060 m2 dan Desa Neglasari, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat seluas 2.991.360 m2.

Bendahara Negara menambahkan, adapun jumlah total kewajiban BLBI yang saat ini masih dikelola pemerintah adalah sebesar Rp110,45 triliun. Untuk itu, ia berjanji untuk semaksimal mungkin mendapatkan kembali kompensasi dari jumlah tersebut.

Untuk itu, ia meminta kepada obligor dan debitur untuk memenuhi semua panggilan dari Satgas BLBI untuk menyelesaikan semua kewajibannya kepada negara.

“Saya akan terus meminta kepada tim untuk menghubungi semua obligor ini termasuk kepada keturunannya karena barangkali ada mereka yang sudah usahanya diteruskan oleh para keturunannya jadi kita akan bernegosiasi atau berhubungan dengan mereka untuk mendapatkan kembali hak negara,” ujarnya.

Sita Aset di Perumahan Lippo Karawaci
Aset tanah seluas 251.992 m2 yang berlokasi di Perumahan Lippo Karawaci, Kelapa Dua, Tangerang ini terletak di lokasi yang strategis dengan nilai tercatat pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebesar Rp1.332.987.510.000,00.

Seluruh dokumen kepemilikan dari aset itu disebut sudah atas nama Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Artinya, aset tersebut sudah merupakan aset milik pemerintah. Aset ini rencananya akan dilakukan pengelolaan lebih lanjut oleh negara seperti penggunaan, pemanfaatan, hibah, maupun bentuk pengelolaan lainnya.

“Aset-aset properti yang di Lippo Karawaci luasnya 25 hektare. Menurut Bupati 1 m2 harganya Rp20 juta. Jadi 25 hektare ini nilainya triliunan,” kata Sri Mulyani yang juga menjadi dewan pengarah Satgas BLBI.

Selama ini, aset yang berlokasi di Lippo Karawaci disebut telah dimanfaatkan oleh pihak ketiga tanpa izin dari Kementerian Keuangan. Pihak ketiga telah disurati/diingatkan.

“Untuk aset selain di Lippo Karawaci, penguasaan fisik akan dilakukan di beberapa tempat pada hari ini,” ucapnya.

Penguasaan fisik dengan pemasangan plang pengamanan merupakan salah satu langkah yang dilakukan oleh Satgas BLBI, selain langkah lainnya yaitu melalui pemblokiran, penyitaan, pelelangan, dan atau langkah hukum lainnya yang ditempuh sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk tahap berikutnya, Satgas BLBI telah merencanakan tindakan penguasaan dan pengawasan aset eks BLBI atas 1.672 bidang tanah dengan luas total ±15.288.175 m2, yang tersebar di berbagai kota/kabupaten di Indonesia.