KPK Tagih Keseriusan Pemda Kelola Aset

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lili Pintauli Siregar, meminta komitmen dan keseriusan pemerintah daerah (pemda) menertibkan dan menyelesaikan aset bermasalah. Ia mengatakan, KPK akan mendukung penuh upaya penyelesaian aset pemda yang bersengketa dengan berbagai pihak.

“KPK akan mendorong dan siap membantu Pemda dalam program penyelesaian aset bermasalah baik dengan sesama pemda, dengan pemerintah pusat, maupun dengan pihak lainnya,” urai Lili dalam keterangan tertulis, Jumat (27/8).

Lili mengungkapkan, penyelesaian sengketa aset antar pemda jadi masalh klasik dan umumnya dampak dari pemekaran wilayah.

“Kondisi ini akan menimbulkan permasalahan pemanfaatan, pencatatan dan pemeliharaan aset daerah. Fokus KPK, adalah menertibkan, menyelamatkan aset pemerintah dan optimalisasi pemanfaatan aset pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat,” kata dia.

Dalam kesempatan tersebut diserahterimakan hibah barang milik daerah (BMD) Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang berupa 14 bidang tanah seluas total 20 ribu meter persegi (m2) senilai total Rp2,28 miliar kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang. Pada saat yang bersamaan juga dilakukan penandatanganan BAST jaringan perpipaan sepanjang 324 ribu meter dan 20.535 sambungan langganan milik Perumda Tirta Kerta Raharja kepada Perumda Tirta Benteng.

Pelaksanaan serah terima BMD ini dilaksanakan sebagai rangkaian pemindahtanganan BMD yang dilakukan melalui pola hibah antara Pemkot Tangerang kepada Pemkab Tangerang dengan dasar pertimbangan kewilayahan dan penggunaan. 

Sejak 1999 sampai dengan saat ini BMD berupa tanah dimaksud berada di wilayah Kabupaten Tangerang dan digunakan oleh Pemkab setempat untuk pelayanan kepada masyarakat.  

Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah menyampaikan apresiasi pada Pemkab Tangerang karena menyerahkan aset pada Perumda Tirta Benteng atas pelanggan Perumda Tirta Kerta Raharja berikut jaringan perpipaannya yang berada di wilayah Kota Tangerang.

“Semoga BMD berupa tanah yang kami serahkan selanjutnya dapat dilakukan pencatatan dan dilakukan pengamanan dan penggunaan dalam rangka pelayanan kepentingan umum dan tugas pemerintahan,” ujar Arief.

Selain itu, Arief kembali meminta bantuan KPK untuk dapat mendampingi penyelesaian jalan rusak yang berada di Jalan Perancis dan Jalan Juanda di sisi utara Kota Tangerang yang merupakan aset PT Angkasa Pura II. 

Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar menyampaikan, “Pelan-pelan dengan Wali Kota Tangerang mencoba membenahi aset daerah. Kami berharap KPK juga membantu terkait aset Puspem Kabupaten Tangerang bermasalah,” harap Zaki.