c

Selamat

Kamis, 28 Maret 2024

NASIONAL

26 Agustus 2021

18:54 WIB

PAN Gabung Koalisi Pemerintah, Ada Peluang Reshuffle

Jika dilakukan, bisa ancam koalisi yang sudah ada sebelumnya

Penulis: Gisesya Ranggawari

Editor: Leo Wisnu Susapto

PAN Gabung Koalisi Pemerintah, Ada Peluang <i>Reshuffle</i>
PAN Gabung Koalisi Pemerintah, Ada Peluang <i>Reshuffle</i>
Presiden Joko Widodo (kiri) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. ANTARAFOTO/Setpres/Agus Suparto

JAKARTA – Peneliti Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Wasisto Raharjo Jati menduga ada kemungkinan reshuffle kabinet dalam waktu dekat setelah PAN masuk ke koalisi pemerintah. 

"Kemungkinannya 50:50 karena reshuffle itu bisa berisiko bagi Jokowi untuk mengganti menteri parpol dari koalisi sekarang dengan menteri dari PAN yang baru bergabung ke dalam koalisi," ujar Wasis saat dihubungi Validnews, Kamis (26/8).

Menurut dia, masuknya PAN ke koalisi pemerintahan sejatinya merupakan reward dari pemerintah kepada PAN setelah ditinggal masa Amien Rais dari PAN. Hal ini merujuk pada berkurangnya sentimen politik dari PAN ke pemerintah sepeninggal Amien Rais.

"Sehingga PAN diakomodasi ke dalam kekuasaan. Saya pikir bergabungnya PAN ke dalam tubuh koalisi lebih pada menunjukkan adanya implementasi reward and punishment dari koalisi kepada oposisi. Nah PAN ini dapat reward-nya," jelas dia.

Selama ini, lanjut Wasis, posisi dan sikap politik PAN masih abu-abu selama berada di bawah pengaruh Amien Rais. Padahal secara institusi, ajakan bergabung dengan koalisi pemerintah adalah sesuatu yang berharga emas bagi partai manapun termasuk PAN.

Namun, karena posisi Amien Rais cukup dominan di tubuh PAN, saat itu PAN setengah hati beroposisi dengan pemerintah. Maka dari itu, setelah Amien Rais keluar dari PAN dan membentuk Partai Ummat, PAN dibukakan pintu masuk koalisi oleh pemerintah.

Di sisi lain, peran pengawasan pemerintah dengan masuknya PAN ke koalisi dinilai Wasis tidak terlalu banyak berubah. Lantaran, selama ini posisi PAN tidak terlalu menjadi pengawas dan pengkritik pemerintah, peran itu lebih dimainkan oleh Partai Demokrat dan PKS.

"Tapi kalau urusan elektabilitas, posisi PAN sebagai kuda hitam ini patut diperhitungkan. Apa lagi relasinya dengan kantong suara pemilih muslim urban. Karena kelompok pemilih ini rentan oleh isu yang terpolitisasi," tutur Wasis.

Isu masuknya PAN ke dalam tubuh koalisi politik pemerintahan memang kian santer terdengar. Puncaknya saat PAN bergabung dengan koalisi pemerintah yang mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Ma’ruf Amin untuk periode 2019-2024 pada Rabu (25/8) kemarin.

Hal ini dilihat dari hadirnya Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno dalam rombongan pimpinan partai politik (parpol) koalisi saat bertamu ke Jokowi di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (25/8).

Pertemuan itu dihadiri enam ketua umum dan enam sekretaris jenderal parpol yang selama ini mendukung pemerintah. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum NasDem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, serta Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa.

Setelah PAN bergabung koalisi pemerintah, Jokowi mendapat dukungan tujuh dari Sembilan partai politik di parlemen. Atau menguasai 471 dari 575 kursi di DPR setara 81,7% suara di parlemen.


KOMENTAR

Silahkan login untuk memberikan komentarLoginatauDaftar