PAN Masuk Koalisi, Rusak Demokrasi Di Parlemen

JAKARTA – Direktur Eksekutif Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), I Made Leo Wiratma menilai, masuknya PAN masuk ke koalisi pemerintah berimbas buruk pada iklim demokrasi di parlemen.

Setelah PAN bergabung dengan koalisi pemerintah, maka ada tujuh dari sembilan fraksi di parlemen yang mendukung. Setara 471 dari 575 kursi di DPR atau 81,7% suara di parlemen.

"Akan tercipta kekuatan yang jomplang atau mematikan check and balances parlemen pada pemerintah, sekaligus merusak demokrasi," ujar Made kepada Validnews, Jumat (27/8).

Menurut dia, dengan masuknya PAN ke koalisi pemerintah juga akan makin melemahkan kontrol dan pengawasan parlemen terhadap pemerintah. Ditambah, kekuasaan pemerintah akan semakin absolut dan tidak terbendung.

Sebelum PAN masuk koalisi saja, lanjut Made, DPR tidak berkutik dalam melaksanakan tupoksinya. Baik legislasi, anggaran maupun pengawasan. 

Apalagi dengan masuknya PAN ke dalam koalisi pendukung pemerintah, terkesan menjadikan DPR sebagai lembaga legitimasi pemerintah.

"DPR nantinya akan tanpa kekritisan kepada pemerintah, kalau tidak mau dikatakan sebagai sekadar lembaga stempel maka mereka jadi lembaga legitimasi pemerintah" imbuh peneliti senior di Formappi itu.

Ia menambahkan, kekhawatiran lain, DPR tidak lagi dapat berfungsi sebagai lembaga perwakilan rakyat. Padahal, parlemen seharusnya menjadi penampung aspirasi sekaligus memperjuangkan kepentingan rakyat.

"Kalau tidak berpihak kepada rakyat dan hanya mendukung pemerintah, lalu apa gunanya DPR kalau begitu?" cetus dia.

Made mengaku pesimistis untuk adanya perubahan ke depannya. Sisa tiga tahun masa jabatan DPR periode 2019-2024 juga nampaknya akan diiisi dengan lebih banyak dukungan ke pemerintah ketimbang kritiknya.

Dua fraksi oposisi yang tersisa di parlemen, yakni Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat juga dinilai Made belum mampu menarik simpati rakyat. Padahal, sejatinya PKS dan Partai Demokrat bisa mengambil simpati dengan isu-isu kerakyatan yang elegan.

"Sayangnya kemampuan itu tidak ada pada PKS dan Demokrat. Mereka dibantu PAN saja enggak punya power, apalagi sekarang sudah ditinggalkan,” tutur Made. 

PAN yang sebelumnya masih abu-abu resmi masuk ke koalisi pemerintahan setelah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PAN terlihat di pertemuan partai koalisi di Istana Negara pada Selasa (25/8). Kini, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) didukung oleh PDIP, Gerindra, PPP, PKB, Golkar, NasDem, dan PAN.