c

Selamat

Kamis, 25 April 2024

NASIONAL

27 Agustus 2021

14:08 WIB

Politis PKS Ingatkan Vaksin Berbayar Ganggu Target Pemerintah

Berpotensi membuat rakyat enggan untuk terima vaksin

Penulis: Gisesya Ranggawari

Editor: Leo Wisnu Susapto

Politis PKS Ingatkan Vaksin Berbayar Ganggu Target Pemerintah
Politis PKS Ingatkan Vaksin Berbayar Ganggu Target Pemerintah
Polisi mengarahkan ribuan warga antre vaksinasi covid-19 massal di Denpasar, Bali.

JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR, Mulyanto meminta, pemerintah berhati-hati memberlakukan kebijakan vaksinasi berbayar. Menurut dia kebijakan itu rawan penyimpangan dengan beragam model, salah satnya penyalagunaan vaksin gratis untuk keperluan vaksin berbayar. 

"Ketika jangkauan vaksinasi masih rendah, dan jumlah vaksin terbatas, disparitas vaksin akan berbahaya karena akan terjadi pengoplosan dari vaksin gratis menjadi vaksin berbayar," ulas Mulyanto dalam keterangan tertulis, Jumat (27/8).

Ia menilai, vaksinasi berbayar baru dapat dilakukan bila kekebalan komunal herd immunity mencapai 70% - 80% dari masyarakat Indonesia. Sehingga, vaksinasi berbayar sifatnya pilihan bagi siapa saja yang membutuhkan vaksin.

Menurut dia, saat ini bukan waktu yang tepat jika dibuka vaksinasi berbayar. Lantaran, saat ini masyarakat masih banyak membutuhkan vaksin dari pemerintah. Negara harus melayani dengan baik bukan justru menjadikan sebagai komoditas bisnis.

"Karena itu sebaiknya rencana vaksinasi berbayar ini ditunda hingga kondisinya memungkinkan," jelas Mulyanto. 

Anggota Komisi VII DPR ini menambahkan, alasan pemerintah untuk melaksanakan vaksin berbayar kurang tepat.

Alasan itu disampaikan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, saat mengikuti Rapat Paripurna DPR, Selasa (24/8). Dia sampaikan, rencana pemerintah memberlakukan vaksinasi berbayar tahun 2022 diklaim untuk mengejar target herd immunity.

Mulyanto berpendapat, jika dilakukan, berpotensi menurunkan minat masyarakat untuk divaksin. "Kalau kondisi ini sampai terjadi saya khawatir vaksinasi bukan jadi cepat malah semakin lambat. Padahal saat ini Indonesia perlu menambah jumlah cakupan vaksinasi karena rasio vaksinasi yang masih jauh dari standar WHO," jelas dia.

Berdasarkan data harian dari Our World in Data, persentase penduduk Indonesia yang sudah divaksin baru sebesar 21%. Sekitar 9,4% di antaranya sudah mendapat dua dosis vaksin, sementara masih ada 12% lainnya baru mendapat vaksin dosis pertama.

Jika dibandingkan dengan vaksinasi di India, angka ini terpaut jauh. Vaksinasi di India telah mencapai 33% dari total penduduk. Dimana 24% sudah mendapat vaksin dua dosis dan 9,6% baru mendapat vaksin dosis pertama.

"Sementara kecepatan vaksin Indonesia masih di bawah sejuta penduduk perhari. Sedangkan di India sudah mencapai 4,6 juta penduduk perhari," cetus Mulyanto.


KOMENTAR

Silahkan login untuk memberikan komentarLoginatauDaftar