Politisi PKS Kritik Pejabat Terima Vaksin Booster

JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR, Netty Prasetiyani kritik penggunaan vaksin dosis ketiga yang tidak tepat sasaran. Menurut dia penerima vaksin dosis ketiga (booster) selain tenaga kesehatan, merupakan tindakan curi start yang tidak bertanggung jawab.

Dia menyebut Surat Edaran Nomor HK. 02.01/1919/2021, jelas menyatakan vaksin dosis ketiga hanya diperuntukan untuk tenaga kesehatan (nakes).

"Booster vaksin disiapkan hanya untuk nakes yang sudah banyak berguguran dalam tugasnya. Jika ada pihak yang bukan nakes, mengaku telah disuntik booster, ini pelanggaran dan harus segera ditindak," kata Netty dalam siaran pers, Kamis (26/8).

Ia mendesak agar pemerintah bersikap tegas dengan mengusut terkait dugaan adanya pejabat negara yang menerima vaksin dosis ketiga. Agar ke depannya tidak terjadi lagi penyalahgunaan wewenang dan otoritas.

Menurut dia, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) harus segera evaluasi terkait distribusi dan pelaksanaan booster vaksin di lapangan. Ia khawatir rakyat marah dengan penyalahgunaan ini dan membuat tingkat kepercayaan pada vaksin menurun.

"Untuk dapat vaksin reguler, rakyat harus rela antre berjam-jam, sementara ada pihak yang tidak berhak malah sudah mendapatkan booster dengan cara mudah," tambahnya.

Sebelumnya, beredar video yang memperdengarkan obrolan Presiden Jokowi dengan beberapa pejabat yang mengaku mendapat vaksin dosis ketiga. Video tersebut sempat diunggah di kanal YouTube Sekretariat Presiden, namun kini telah dihapus.

Video tersebut merekam perbincangan Presiden Jokowi bersama Menhan Prabowo, Panglima TNI, Kapolri, Gubernur Kaltim, dan Wali Kota Samarinda saat meninjau pelaksanaan vaksinasi covid-19 di SMPN 22 Kota Samarinda, Kaltim, Selasa (24/8).

Terpisah, Wakil Ketua Fraksi PKS DPR, Mulyanto menilai, isi rekaman pembicaraan di media sosial itu memalukan. Menurut dia, sebagai pejabat negara yang digaji oleh rakyat, sudah seharusnya mereka memberi contoh dan teladan yang baik.

"Para pejabat jangan memberi teladan tidak baik di tengah penderitaan masyarakat menghadapi pandemi covid-19 ini. Jangan sampai bersikap sewenang-wenang dan mendahulukan kepentingan sendiri," cetus Mulyanto.

Anggota Komisi VII DPR ini juga sampaikan, penerima dosis ketiga dari lingkungan pejabat telah melanggar aturan dan melukai rasa keadilan dalam masyarakat. Terlebih dengan stok vaksin yang masih belum tersedia di daerah.

"Sebaiknya diberikan setelah masyarakat secara umum mendapat dosis lengkap. Itu pun bagusnya menggunakan vaksin Merah Putih yang sedang disiapkan," imbuh Mulyanto.

Ke depannya, ia meminta pemerintah untuk fokus menanggulangi pandemi covid-19 ini dengan berprinsip keadilan dan kepentingan masyarakat. Jangan sampai upaya ini dirusak dengan contoh buruk yang merugikan banyak pihak.