Wakil Ketua DPR Desak Kemensos Atasi Masalah Bansos

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ace Hasan Syadzily, mendesak Kementerian Sosial (Kemensos) segera membenahi seluruh permasalahan dalam distribusi bantuan sosial (bansos). Menurut dia, Kemensos perlu memastikan distribusi bansos berjalan dengan lancar.

"Kami ingin memastikan bahwa bantuan tersebut itu sampai kepada masyarakat dengan skema yang bermacam-macam," urai Ace dalam keterangannya, Sabtu (28/8).

Ace menyebut masih ada beberapa masalah sehingga distribusi gagal, seperti alamat penerima tidak jelas. Selain itu, ada juga alamat penerima sudah pindah domisili dan masih ada warga yang dinyatakan menerima padahal yang bersangkutan telah meninggal dunia.

Ia mengungkapkan, di Kabupaten Bandung masih ada sekitar 2.300 penerima bansos yang tertahan dari jalur Program Keluarga Harapan (PKH). Kemudian lewat jalur Kartu Sembako masih ada 5.000 penerima yang tertahan. Sedangkan dari Bantuan Sosial Tunai (BST) masih ada 5.000 lebih yang belum terdistribusikan.

“Jadi, temuan-temuan masalah semacam ini harus segera dibenahi. Karena bansos ini akan terus menerus diberikan oleh pemerintah dan kami Komisi VIII DPR ingin memastikan jalan keluarnya," jelas Ace.

Politisi Partai Golkar ini menambahkan, ia juga ingin memastikan agar bansos yang disalurkan melalui perbankan benar-benar terdistribusikan ke masyarakat. Jangan sampai, lanjut dia, Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) tidak terdistribusikan kepada masyarakat.

"Sejauh komunikasi kami dengan Kemensos, kami sepakat akan segera menyelesaikan persoalan yang ada," ucap dia.

Selama pandemi covid-19, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan bantuan perlindungan sosial yang sebagian besar itu ada pada Kemensos. Misalnya PKH, Kartu Sembako atau BPNT, serta BST dan beberapa program-program yang lain.

Sementara itu, Menteri Sosial Tri Rismaharini menjanjikan agar permasalahan pendistribusian bansos bisa diselesaikan awal pekan depan. Pihaknya akan bekerjasama dengan Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).

“Kita berharap Senin dan Selasa (pekan depan) itu kelar pembagian maupun (perbaikan) alamat-alamat yang tidak jelas," tutur Risma.